Rabu, 24 November 2010

Pemberantasan Korupsi Untuk Ketahanan NKRI

Diposting oleh Rika Sri Juwita di 23.22 1 komentar


Semua masyarakat mungkin percaya dengan kata-kata yang menyebutkan kalau pemeran utama dalam kasus korupsi adalah para pejabat tinggi dan pengusaha sedangkan yang menjadi korbannya adalah kita sebagai masyarakat. Seperti halnya masyarakat untuk memperoleh BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari pemerintah yang jumlahnya sebesar Rp 100 ribu/bulan saja masah banyak okum-oknum yang melakukan pemotongan dan masyarakat yang miskin pun mau tidak mau harus menerima. karena jika mereka tidak mengikuti, mereka akan tidak dimasuktkan sebagai kelompok masyarakat miskin yang berhak menerima BLT. karena ketidakberdayaan masyarakat untuk melawan maraknya sisten korupsi itu maka berkembang biaklah sistem korupsi dalam masyarakat. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak pengaduan mengenai korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat dan setelah siselidiki sekitar ribuan kasus yang dapat di kategorikan korupsi. dari hal tersebut dapat dilihat besarnya harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang sangat tinggi. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat kita lihat yaitu sebagai pemberi informasi, masyarakat telah mengambil inisiatif untuk melaporkan, dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terhadap kemungkinan terjadinya praktek korupsi dan Peran serta masyarakat sebagai pengawas. karena seringnya laporan dari masyarakat yang tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat penegak hukum, maka masyarakat hanya dapat menjadi pengawas dalam proses kerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. banyak masyarakat yang menyindir aparat karena kerja lamban atau setengah hati dalam mengusut sebuah laporan.Untuk dapat bekerja secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan daerah sekitarnya. Jika masyarakat dijadikan sebagai pihak dalam membongkar terjadinya praktek korupsi di Indonesia, berarti masyarakat memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk mempercepat proses penanganannya oleh karenanya kebijakkan ini seharusnya menjadi bagian utuh dari komitmen Pemerintah dalam memberantas korupsi secara optimal. Ada baiknya pemerintah melakukan pembenahan dalam pemberantasan korupsi agar setidaknya dapat berkurang, seperti mengeluarkan kurikulum baru di dunia pendidikan mengenai Bahaya Korupsi. dan masyarakat tahu akibat dari korupsi bagi negaranya Indonesia.
 

Rika blog Copyright © 2010 Designed by Ipietoon Blogger Template Sponsored by Emocutez